Para terdakwa adalah dua oknum Brimob Polda Bali yakni Eno Suyatno dan Sutia Aji, serta empat terdakwa lainnya yakni Eko Anggara, M. Yasin, Valensius SiTeru, dan Endro Widio Seno.

“Bagaimana pun itu adalah proses hukum. Bebas, bukan berarti begitu saja, tetapi ada proses. Jadi kami hargai dan hormati keputusan itu, kami evaluasi nanti,” kata Totoy.

Kapolda Bali juga membantah adanya rekayasa, sehingga memunculkan dugaan salah tangkap pelaku perampokan SBPU. Untuk mencari tahu persoalannya, polda masih akan melakukan evaluasi kembali terhadap anggotanya yang melakukan penyidikan kasus tersebut, serta terhadap dua anggota Brimob yang sempat menjadi terdakwa otak perampokan.

Kecewa? “Tidak kecewa dengan keputusan hakim. kami tetap berusaha maksimal dalam upaya penegakan hukum,” katanya.

Keenam terdakwa divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Denpasar kemarin. Mereka tidak terbukti terlibat dalam aksi perampokan di SPBU 54.803.16 di Simpang Kampus Unud, Jimbaran, Kuta Selatan, pada 13 November 2010.

Dalam keputusannya, hakim menyatakan bahwa barang bukti pistol dan pisau sebagaimana terungkap dalam persidangan, tidak terbukti digunakan untuk merampok. Berdasarkan kesaksian, tidak ada yang melihat para terdakwa menggunakan pistol tersebut.

Bahkan para saksi menyatakan tidak melihat para terdakwa tersebut mengambil uang dalam brankas

Dalam konteks publik dan kebangsaan, Hari Ibu adalah hari saat sejumlah organisasi perempuan pada 1928 berkumpul dan melakukan Kongres Perempuan I yang dihadiri 1.000 orang untuk mendeklarasikan perjuangan melawan kolonialisme, memikirkan konsep negara bangsa, dan mengantarkan pada apa yang disebut sebagai era Kebangkitan Nasional.

“Peran penting inilah yang sering dilupakan sejarah bangsa dan generasi berikutnya bahwa seolah-olah kaum perempuan dan kaum ibu tidak memiliki kontribusi signifikan dalam gerakan kebangkitan nasional dan pembentukan Indonesia sebagai negara bangsa. Peringatan hari Ibu cenderung melupakan makna sejarahnya dan yang mengemuka justru seremoninya,” ujar Neng Dara Affiah, Komisioner Komnas Perempuan untuk Pendidikan, Riset dan Partisipasi Masyarakat, dalam rilis yang diterima MediaIndonesia.com, Jakarta, Kamis (22/12).

Sekarang ini, menurut Neng Dara, penghargaan terhadap kaum ibu adalah membebaskan dirinya sendiri dari berbagai bentuk kekerasan, baik kekerasan fisik, psikis, ekonomi dan seksual. Saat ini, lanjutnya, para istri dan ibu belum terbebaskan dari kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga.

Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2010, dari total 105.103 kasus kekerasan terhadap perempuan yang tercatat, 96 persen atau 101.128 kasus adalah perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Sementara itu, hasil dokumentasi Komnas Perempuan sejak tahun 1998-2010 menunjukkan 1/4 atau 93.960 kasus adalah kasus kekerasan seksual berupa perkosaan, pelecehan seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, eksploitasi seksual, penyiksaan seksual, dan sebagainya.

Kasus yang kini marak dan peristiwanya terus berulang adalah perkosaan dalam angkutan kota. Hal ini semestinya menjadi perhatian penting pemerintah, terutama pemenuhan keadilan dan pemulihan bagi perempuan korban dan memberi sangsi hukum yang setimpal bagi para pelakunya.

Ia menambahkan, jika kekerasan terhadap perempuan masih sangat menguat di sekitar kita, pemberdayaan terhadap perempuan akan sangat sulit dilakukan. Sebab, prasyarat perempuan untuk berdaya adalah membebaskannya dari kekerasan dalam bentuk apa pun.

“Kekerasan terhadap perempuan berdampak secara mental pada depresi dan kerapuhan jiwa yang akut, kemampuan menyelesaikan masalah yang rendah, keinginan untuk bunuh diri atau membunuh pelaku. Secara fisik pun ia akan berdampak masalah-masalah kesehatan reproduksi perempuan,” pungkas Neng Dara. (*/OL-10)

www.mediaindonesia.com

Penulis : Donny Andhika AM